Tim Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan Bappenas melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, untuk meninjau Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), Selasa (15/4). Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan program yang dijalankan oleh Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu di Kabupaten Kepahiang.
INKLUSI merupakan program kemitraan delapan tahun (2021–2029) antara Australia dan Indonesia di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO). Program ini bertujuan mendorong partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta memastikan mereka memperoleh manfaat dari pembangunan. Fokus utama INKLUSI adalah kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
INKLUSI melibatkan 11 organisasi masyarakat sipil dan 8 lembaga riset, menjangkau 33 provinsi, 128 kabupaten/kota, dan lebih dari 800 desa di Indonesia. PERMAMPU merupakan salah satu mitra INKLUSI, dan Cahaya Perempuan Bengkulu menjadi bagian dari konsorsium tersebut sejak Juli 2023.
Dalam kunjungan monitoring ini, tim meninjau tiga lokasi, termasuk Puskesmas Kelobak dan Desa Karang Anyar. Fokus utama kunjungan adalah melihat langsung layanan One Stop Service and Learning (OSSL), pusat informasi dan pendampingan terkait kesehatan reproduksi perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Bupati Kepahiang hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi jajaran OPD seperti Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, serta kelompok dampingan Cahaya Perempuan Bengkulu dari Kepahiang, Rejang Lebong, dan Seluma.
Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Bengkulu menyampaikan berbagai capaian program, termasuk layanan OSSL, kelompok Kredit Union, forum perempuan akar rumput (FKPAR), forum pemuda multipihak (FPM), serta inisiatif keluarga Pembaharu.
DFAT dan Bappenas memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, meski tetap mencatat adanya tantangan di lapangan. DFAT menyatakan komitmennya mendukung layanan bagi kelompok rentan, termasuk pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan.
Perwakilan INKLUSI menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu global yang harus diatasi bersama secara inklusif. Sementara itu, Bupati Kepahiang menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program INKLUSI, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
